PERSPEKTIF

Otoritas Tubuh Perempuan dan Kuasa Atas Diri

Perbincangan mengenai otoritas tubuh bukanlah hal yang jauh dari Feminisme. Sebagai serangkaian gerakan sosial, politik dan ideologi, feminism memiliki tujuan yang sama yakni untuk mendefinisikan, membangun dan mencapai kesetaraan gender baik dilingkup Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Wacana Otoritas Tubuh Perempuan mulai muncul sekitar tahun 2013 dan mencapai puncaknya pada tahun 2016 hingga saat ini. Diskursus ini masih sangat hangat untuk diperbincangkan.

Berbicara mengenai ruang otoritas tubuh khususnya pada perempuan, saya mengambil kutipan dari video “Tubuhku Otoritasku”. Memandang otoritas tubuh perempuan sebagai sebuah gagasan, penting untuk mengajukan pertanyaan spekulatif, “Siapa penggagas dari Tubuhku Otoritasku?”, “Apa yang melatarbelakangi atau bagaimana gagasan tersebut bisa hadir?” .

Di dalam video tersebut terdapat sejarah awal mula Tubuhku Otoritasku dibentuk oleh beberapa aktivis perempuan dari berbagai latar belakang. Mulai dari musisi, seniman, hingga dosen. Video ini dirilis bersamaan pada saat International Women’s Day tahun 2016 lalu yang menyita banyak perhatian khalayak khususnya perempuan. Kartika Djahja selaku pendiri memberikan penjelasan maksud dari lagu dalam video tersebut adalah menciptakan kesadaran kepada semua orang untuk menghormati dan menghargai hak perempuan atas tubuhnya sendiri.

Dalam lagu tersebut pun sangat jelas bahwa perempuan merupakan otoritas dari diri mereka sendiri. Bukan milik masyarakat, negara, media, keluarga maupun pasangannya. Selanjutnya apa yang melatarbelakangi atau bagaimana gagasan tersebut bisa lahir tidak lain sebagai bentuk kritikan terhadap kondisi di Indonesia yang semakin lama semakin repfesif terhadap perempuan.

Perempuan sering dinilai dari cara atau pilihan terhadap tubuhnya sendiri. Kedua, setiap hari disuguhkan dengan iklan Krim Pemutih, Pil Penggemuk Badan, Obat Pembesar Payudara dan Artikel-artikel seperti Tips Dandan Cantik Agar Si Dia Jatuh Cinta, Kiat-kiat memuaskan Suami agar ia betah di rumah hingga tentang Tes Keperawanan. Salah satu hal yang miris dimana kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual cenderung menyalahkan korban.

“Hal apa yang menarik dibahas pada Otoritas Perempuan’. Pada pertanyaan kali ini, kita diperhadapkan pada lebih banyak lagi pertanyaan filosofis. Merujuk ke KBBI, otoritas diartikan sebagai hak untuk bertindak dan juga diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang. Lantas, otoritas merupakan bagian dari tiap manusia?, dalam hal ini adalah individu baik perempuan maupun laki-laki. Apakah kemudian tubuh perempuan merupakan hak dari perempuan itu sendiri? Jika jawabannya adalah iya, lantas sejauh mana perempuan menguasai tubuhnya sendiri?

Dalam kacamata Feminis, tema tubuh perempuan selalu menarik untuk diperbincangkan, karena selama ini tubuh perempuan menghadapi banyak sekali aturan penghakiman, eksploitasi, bahkan dijadikan objek seksual. Perempuan seolah-olah tidak memiliki kuasa terhadap tubuhnya sendiri. Jika laki-laki memiliki kontrol penuh atas tubuh dan nasib mereka dalam banyak hal. Maka dari itu tubuh perempuan justru bukan miliknya sendiri. Tapi, juga milik publik.

Perempuan seringkali dijadikan objek semata hanya karena paras cantiknya, dilirik karena bentuk tubuhnya. Hanya sekedar pemanis mata. Narasi yang terbangun kemudian adalah bahwa Perempuan adalah kaum terpinggirkan atau kaum yang menempati strata rendah dalam suatu piramida kekuasaan. Negara dan kaum pria berlaku seolah memiliki kuasa penuh atas tubuh perempuan. Pada sisi yang lain, bukan hanya pria namun perempuan sendiri turut melestarikan budaya patriarki dan membatasi tubuh mereka. Bahkan ikut terlibat dalam mengekang perempuan lainnya.

Inilah yang secara sadar maupun tidak sering sekali terabaikan. Dimana pihak baik di luar perempuan maupun perempuan dari golongan tertentu sering kali memaksa untuk membentuk perempuan secara massa. Terkadang bukan hanya tubuh, namun juga terhadap pandangan atau ideologi. Otoritas tubuh menjamah bagian paling personal dalam diri perempuan.

Tubuhku Otoritasku, menginjeksi spirit kepada kita untuk lebih berani melawan stigma. Langkah awal yang kiranya dapat dilakukan perempuan adalah dengan memiliki dan mencintai Tubuhnya sendiri. Pegang kendali penuh atas pilihan- pilihan pada tubuh kita. Tubuh perempuan bukan masalah, tapi biang masalahnya adalah cara pandang masyarakat terhadap tubuh perempuan.

Memahami otoritas tubuh merupakan langkah awal mencegah kekerasan terhadap perempuan. Saya juga tertarik dengan argumen Tgeuh Wiccaksono, salah seorang yang juga terlibat dalam penggarapan lagu “Tubuhku Otoritasku”. Ia menjelaskan kurang lebih seperti ini “Pembahasan tentang Gender dan seksualitas bermukim di wilayah yang paling dasar yaitu Hak Asasi Manusia”. Dalam hal ini hak untuk diperlakukan sama, hak untuk punya kesempatan yang berimbang, hak untuk jadi diri sendiri dan tidak dihakimi, hak untuk tak terpenjara stigma dan hak untuk mendobrak pagar nilai yang semena-mena.

Seksisme terhadap perempuan eksis seperti udara. Tak terlihat namun dapat di rasakan keberadaannya. Perempuan di perhadapkan dengan norma-norma usang yang ditelan bulat-bulat. Dan perempuan pun tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mengganggu. Perempuan Indonesia kebanyakan selalu terbentur pada kekeliruan perspektif tentang bagaimana mereka harus menghargai dan mencintai diri sendiri. Sudah saatnya masyarakat baik laki-laki terlebih perempuan itu sendiri untuk belajar menerima perbedaan dengan lapang dada dan membangun kesadaran bahwa seksualitas, selangkangan, dan orientasi orang lain bukanlah urusan kita apalagi urusan negara.

Selanjutnya, ruang otoritas tubuh yang paling dekat dengan kita adalah penggunaan hijab. Berhubung definisi hijab itu luas, hijab yang saya maksud di sini bukan batasan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini sebagai penutup aurat perempuan. Banyak dari kita dari kalangan perempuan yang ber-agama Islam yang memilih untuk tidak menggunakan jilbab mendapat stigmatisasi sebagai perempuan yang belum mendapatkan hidayah ke jalan yang benar.

Dan bukan hanya itu, stigma tersebut semakin tereproduksi hingga berhenti pada wilayah saling menjatuhkan dan menjauhi satu sama lain. Berbanding terbalik dengan perempuan yang berjilbab besar, terkadang memperoleh stigmatisasi ataupun candaan sarkas seolah identitas keagamaan yang kental mewakili pendukung poligami atau teror kekerasan atas nama agama.

Dari kedua masalah tersebut saya berasumsi bahwa menghakimi perempuan atas pilihannya menggunakan, melepaskan atau tidak menggunakan jilbab adalah masalah yang perlu diperhatikan. Feminisme mendukung nilai kebebasan berekspresi dan berotoritas atas tubuh. Kebebasan berekspresi tersebut tentu saja perlu didukung oleh pengetahuan akan hak-hak dan pilihannya sendiri.

Selanjutnya, saya tertarik untuk membahas aborsi, sunat perempuan dan konsep keperawanan. Mengawali pembahasan tentang Aborsi, sejauh mana perempuan memiliki otoritas atas tubuhnya. Walaupun perbincangannya terbilang tabu bagi sebagian orang. Keputusan aborsi yang dilakukan oleh perempuan sering kali menyudutkan perempuan itu sendiri, karena dianggap bahwa ia adalah pelaku utama dari perbuatan keji tersebut.

Sayangnya, stigma tersebut seringkali tidak diimbangi dengan pengetahuan akan alasan di balik dilakukannya perbuatan aborsi tersebut. Dalam hal ini saya tidak menyinggung persoalan aborsi yang di lakukan oleh pasangan yang ber-zinah. Tetapi, terkait dengan aborsi dari kehamilan yang tak terencana dari pasangan suami-istri yang sah yang bisa saja kehamilan tersebut mengancam kesehatan, dan kesalamatan baik secara fisik maupun kejiwaan.

Pengesahan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengundang perdebatan dari banyak aspek. Mulai dari Aspek Sosiologis, Psikologis, Filsafat dan Agama. Terutama pada pasal legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan, perdebatan tersebut membentuk dua kubu, yaitu Prolife dan Prochoice. Kubu Prolife menentang aborsi dengan mengutamakan keselamatan dan hak hidup janin. Sedangkan Kubu Prochoice mendukung dengan alasan bahwa perempuan punya otoritas atas tubuhnya dan dapat mengambil keputusan yang terkait dengan tubuhnya.

Lebih lanjut dalam ranah sunat perempuan. Dalam IPPF (International Planned Parenthood Federation), sunat perempuan sebenarnya melanggar prinsip ke dua yang berbunyi “Hak dan perlindungan menjamin setiap orang berusia di bawah 18 tahun yang berbeda dengan orang dewasa harus memperhatikan aspek tumbuh-kembang dalam melaksanakan hak-hak seksualnya”. Tertuang juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636 tentang Sunat Perempuan pada tahun 2010 Pasal 3 Ayat 1 disebutkan “Setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat/Orang Tua/Wali”. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa sejak dini setiap perempuan harus mengetahui otoritas akan tubuhnya.

Terakhir, terkait konsep keperawanan. Salah satu stigma yang juga dilekatkan pada perempuan adalah terkait keperawanan. Sebuah indikator tercipta bahwa perempuan yang baik adalah yang masih perawan. Sedangkan, perempuan yang tidak perawan adalah perempuan yang tidak baik. Keperawanan selalu identik dengan selaput darah yang robek sehingga mengeluarkan darah saat melakukan hubungan seksual pertama kali.

Yang dilematis kemudian adalah bahwa tidak semua perempuan perawan mengeluarkan darah saat berhubungan seksual pertama kali. Boleh jadi, karena selaput darahnya yang berukuran lebih besar, ataupun boleh jadi karena lebih tebal sehingga sulit robek. Ataupun terlebih dahulu pecah karena melakukan olahraga berat. Seperti naik kuda, sepeda atau taekwondo serta karate. Bahkan boleh jadi ada keperawanan yang hilang karena hubungan seksual yang tidak diinginkan dalam hal ini ialah pemerkosaan. Namun justifikasi yang kemudian beredar di masyarakat kita bahwa yang suci adalah yang perawan. Dan yang perawan adalah yang berdarah pada saat berhubungan seksual pertama kali. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan laki-laki yang dimana tidak ada tolak ukur kesucian dalam sisi keperjakaan. Seolah masyarakat kita tidak melekatkan penghukuman atas tubuh laki-laki yang melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Perempuan yang kehilangan kesucian adalah aib dalam kehidupan masyarakat.

Penulis: Andi Tenripada Bau Usdi, Kader HMI Komisariat Sains & Teknologi Cabang Gowa Raya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *