SEJARAH

Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI): Fase Perjuangan dan Pemikiran Keislaman

Rabu Pon, 14 Rabiul awal 1366 H atau bertepatan dengan 5 Februari 1947 M pukul 16.00 WIB, lahir sebuah organisasi mahasiswa yang kelak menjadi wadah perkaderan bagi calon-calon pemimpin bangsa. Di tengah pergolakan nasional mempertahankan kemerdekan dan polarisasi kaum terpelajar ke dalam paham sosialisme, HMI muncul sebagai organisasi mahasiswa pertama yang memakai label Islam. HMI adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam yang ide pertamanya dikemukakan oleh Lafran Pane.

Bertempat di salah satu ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam/STI (sekarang UII), Jl. Setyodiningratan 30 (Sekarang P. Senopati 30), Lafran Pane, sebagai penggagas pertama HMI memanfaatkan jam kuliah tafsir Alqur’an yang diasuh oleh Prof. Husein Yahya untuk mendeklarasikan pembentukan HMI. Dengan berdiri tegak di hadapan kelas yang dihadiri oleh kurang lebih 20 mahasiswa, ia membacakan prakata sebagai berikut:

“Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mahasiswa Islam, karena seluruh 

persiapan maupun perlengkapan yang diperlukan sudah siap…”. 

Acara deklarasi tersebut selesai seiring dengan terbenamnya matahari di ufuk barat. Sejak itu HMI secara resmi berdiri dengan beberapa tokoh pendiri antara lain: Lafran Pane, Kartono Zarkasy (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Siti Zainah (Palembang), Maisaroh Hilal (cucu pendiri Muhammadiyah KH.Ahmad Dahlan, Singapura), Soewali (Jember), Yusdi Gozali (Semarang, juga pendiri PII), M. Anwar (Malang), Hasan Basri (Surakarta), Marwan (Bengkulu), Tayeb Razak (Jakarta), Toha Mashudi (Malang), Bidron Hadi (Kauman-Yogyakarta), Sulkarnaen (Bengkulu), dan Mansyur.  Berbicara mengenai berdirinya HMI, maka kita tidak akan lepas dari sosok yang paling berperan yaitu Lafran Pane. Lafran Pane dilahirkan di Tapanuli Selatan pada tahun 1925. Beliau adalah satu keluarga dengan Sanusi Pane dan Armyn Pane (penyair angkatan Pujangga Baru). Masa mudanya dipenuhi dengan petualangan dan pergulatan pemikiran yang amat keras, sehingga Lafran Pane muda dikenal dengan tingkah lakunya yang aneh dan ide-idenya sangat cerdas namun seringkali tidak sistematis.

Pendidikan agamanya diawali di lingkungan Islam tradisionalis Sumatera. Metode pembelajaran agama dengan pengenalan sifat dua puluh (konsep ini sama dengan model pembelajaran agama yang diterapkan oleh NU di Jawa) dikecap Lafran Pane waktu kecil. Setelah menginjak dewas, Lafran Pane kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah-sekolah modern milik Muhammadiyah (Sitompul, 1976).

Semenjak berdirinya, HMI merupakan organisasi independen yang berbasis mahasiswa dengan mengutamakan kebebasan berpikir dan bertindak sesuai dengan hati nurani. Komitmen pada perjuangan Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan idealisme yang selalu dipegang teguh oleh para kader HMI, Hal ini sebagaimana tercantum dalam tujuan awal pembentukan HMI:

  1. Mempertahankan Negara republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
  2. Menegakkan dan mengembangkan Agama Islam.

 

  • Latar Belakang Berdirinya HMI
  1. Situasi Pergolakan Nasional

HMI berdiri pada saat dimana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan yang direbutnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tangan penjajah. Keinginan untuk menjajah kembali, menjadikan Belanda datang lagi setelah Jepang bertekuk lutut di hadapan tentara sekutu. Dengan menumpang pasukan Sekutu yang mendarat pada tanggal 29 September 1945, Belanda kembali ke Indonesia dan melakukan serangan-serangan atas beberapa wilayah Indonesia. Perang kembali berkobar dan teriakan- teriakan “Allahu Akbar” kembali menggema, memberikan semangat pada pejuang- pejuang Indonesia.

Beberapa perlawan dilakukan oleh bangsa kita, diantaranya adalah: Pertempuran 5 hari di Semarang (15-20 Oktober 1945), Pertempuran 15 Oktober 1945 di Padang, Pertempuran 7 Oktober 1945 di Kotabaru, Yogyakarta, dan puncaknya adalah Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Semuanya adalah dalam rangka mempertahankan bumi pertiwi dari tangan para penjajah.

Selain perlawanan fisik, perlawanan dengan cara diplomasi pun dilakukan. Dengan mengikuti perundingan Linggar Jati, Renville dan KMB (Konferensi Meja Bundar), para pemimpin kita berusaha menggunakan cara-cara moderat dan anti kekerasan untuk menjaga kesatuan wilayah nusantara.

Perundingan Linggar Jati dilakukan pada tanggal 25 maret 1947, menghasilkan kesepakatan tentang eksistensi wilayah Indonesia yang hanya meliputi: Jawa, Madura dan Sumatera, serta pengakuan terhadap terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Terlepas dari pro dan kontranya hasil perundingan itu, di kalangan tokoh-tokoh pergerakan waktu itu, perundingan ini merupakan sebuah kemajuan bagi perjuangan pergerakan bangsa kita.

Pasca perundingan, di tubuh kabinet terjadi perpecahan. Partai sosialis (yang memimpin kabinet) terpecah menjadi dua, yaitu sosialis demokrat yang dipelopori oleh Sutan Syahrir dan sosialis revolusioner (PKI) dengan tokohnya Amir Syarifuddin. Perpecahan ini berimbas diturunkannya Syahrir dari kursi perdana menteri dan digantikan oleh Amir Syarifuddin. Penggantian ini menimbulkan kemarahan di kalangan Masyumi dan termasuk HMI. Dengan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukanya HMI bersama kekutan Islam lain, mereka menuntut dibubarkannya kabinet Amir Syarifuddin.

Dasar penjajah, secara sepihak Belanda melakukan pelanggaran terhadap hasil- hasil perundingan itu. Tanggal 29 Juni 1947, Belanda melakukan agresi militer I dengan mengultimatum pengakuan wilayah Belanda atas Indonesia. Maka dengan segala kegigihan semangatnya, TNI yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya di hutan-hutan dan pegunungan. Perlawanan ini berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Renville di atas geladak kapal Renville milik AS. Poin penting dari perundingan tersebut adalah diadakanya gencatan senjata sambil menunggu perundingan lebih lanjut.

Secara umum, hasil perundingan ini tidak memuaskan para pemimpin bangsa Indonesia waktu itu. Oleh kubu yang menentangnya, perundingan ini dijadikan sebagai alat untuk memukul balik Amir Syarifuddin dengan mengatakannya sebagai sebuah kemunduran dan kegagalan kabinetnya. Atas kegagalan ini, kabinet Amir Syarifuddin kemudian diganti dengan kabinet baru pimpinan Mohammad Hatta yang mendapat dukungan dari kalangan Islam, termasuk dari HMI.

Tentu saja penggantian pergantian dari kabinet Amir Syarifuddin ke kabinet Mohammad Hatta ini sangat mengecewakan PKI dan para pengikutnya. Mereka berpikir keras bagaimana mengembalikan kekuasaan yang sebelumnya sudah di tangan, melalui Amir Syarifuddin. Kepulangan salah satu kader PKI, Muso, dari tugas belajarnya di Uni Sovyet (sekarang Rusia) menjadikan PKI seakan mendapatkan ruh barunya. Muso mampu memberikan pijakan ideologis yang kuat bagi PKI. Muso mengimpikan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis murni, yang merupakan sebagai bagian dari Komunisme Internasional (Komintern). Duet Amir dan Muso inilah yang kemudian menjadikan PKI semakin radikal dan berani. Hatta dianggap sebagai representasi kaum borjuis yang kontra revolusi dan merupakan antek-antek kapitalis.

Klimaksnya adalah persitiwa berdarah, Madiun 1948, yang mengakibatkan hilangya lebih dari 150.000 nyawa anak bangsa tak berdosa. Waktu itu, PKI berhasil memobilisir massa petani Madiun untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Konflik petani yang pada mulanya hanya perebutan atas tanah (yang kebanyakan dikuasai oleh golongan beragama dan nasionalis) berubah menjadi konflik antar kelompok pengikut komunis dan non-komunis, bahkan antar golongan agama dan non- agama (Juliantara 199). HMI sebagai bagian dari kelompok yang anti komunis terlibat dalam konflik ini. Dalam rangka penumpasan PKI di Madiun, HMI mengirimkan kader-kadernya dikirim ke Madiun. Mereka tergabung dalam CMI (Corps Mahasiswa Indonesia) yang dipimpin oleh Achmad Tirto Sudiro.

Pasca konflik di Madiun, lagi-lagi Belanda menghianati perjanjian. Secara sepihak Belanda membatalkan perjanjian Renville dan melakukan penyerangan mendadak pada tnggal 19 Desember 1949 di Yogyakarta (terkenal dengan Agresi Milter II). Beberapa tokoh penting seperti Sukarno, Hatta, Agus Salim dan lainya ditangkap dan diasingkan. Beruntunglah pemerintah cekatan bertindak dengan segera membentuk pemerintahan Darurat di Summatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Maka secara de jure pemerintahan Indonesia masih eksis, meskipun Ibu Kotanya dikuasai oleh tentara gabungan (NICA) pimpinan Belanda.

Tanggal 23 Agustus s.d. 2 November 1949, atas instruksi PBB, diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Dalam perundingan itu diputuskan pengakuan kedaulatn Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tangga 10 Desmber 1949. Melalui momen inilah kemerdekaan Indonensia, yang sudah dideklarasikan 17 Agustus 1945, kembali direbut dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali berdaulat.

  1. Kondisi Pergerakan Islam

Abad ke-19 merupakan abad modern dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Abad ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran modern Islam yang mengilhami gerakan revivalisme Islam sebagai counter dari kuatnya hegemoni Barat terhadap peradaban dunia. Pemikir-pemikir Islam yang banyak dikenal pada masa itu misalnya adalah Jamalauddin Al-Afgani (1839-1897), Muhammad Abduh (1849-1915), Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), M. Iqbal (1876-196) dan sebagainya. Melalui karya- karya dan gerakannya meraka mengilhami munculnya gerakan revivalisme Islam di berbagai negara.

Beberapa gerakan revivalis yang Muncul adalah Pan Islamisme, Jemi’at Al-Islami, Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Beberapa diantara pemikiran tersebut kemudian sampai ke Indonesia melalui tokoh-tokoh Islam Indonesia yang belajar ke timur. Hasim Asy’ari (NU), Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), dan A. Hassan (Persis) merupakan beberap tokoh pelopor yang besar dan terdidik di Timur Tengah dan kemudian kembali ke Indonesia mendirikan organisasi ke-Islaman seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS).

Di sisi lain, penerapan politik etis (Etische Politiek) oleh Belanda semakin memberikan kesempatan kepada para tokoh pribumi untuk mendapatkan pendidikan di Barat. Berbekal pendidikan inilah lantas tak sedikit kaum pribumi mulai dapat menyerap narasi-narasi besar (nansionalisme, demokrasi dan sosialisme) yang telah lebih dahulu berkembang di negeri lain. Mereka mulai mempelajari metode perjuangan terorganisasi, bahkan kemudian mempelopori gerakan penyadaran rakyat secara terorganisasi sebagai salah satu alat perjuangan (Purwanto, 1999).

Tersebutlah beberapa organisasi pergerakan Islam seperti yang lahir pada fase itu: Serikat Dagang Islam (1908), Sarikat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Persatuan Ummat Islam (1917), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), Al-jami’atul Wasliyyah (1930) Perti, dan Al Irsyad (1931), yang mempelopori era baru perjuangan kemerdekan Indonesia secara lebih terorganisir. Meskipun pada mulanya organisasi- organisasi tersebut hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan saja, akan tetapi sesuai dengan tuntutan perkembangan bangsa yang berkeinginan untuk segera mencapai kemerdekaannya, beberapa organisasi itu kemudian berubah menjadi partai politik.

Salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang berubah menjadi partai politik adalah Sarekat Islam (SI). Pada tahun 193, SI berubah menjadoi Partai Sarikat Islam Indonesia atau disingkat PSII. Platform Islam sosialis atau Islam populis yang digagas oleh tokoh SI, HOS Cokroaminoto, mengalami kontraksi ideologis Ketika faksi-faksi SI yang lebih sekuler dan radikal berusaha menarik SI ke dalam wacana Sosialisme- Marxisme. Hendrik Sneevliet, pimpinan pusat Partai Sosialis di Belanda, bahkan sempat mengintrusikan beberapa orangnya masuk ke tubuh SI untuk tujuan ini. Semaun dan Darsono adalah dua orang yang berhasil dipengaruhinya. Sebagai pimpinan SI cabang Semarang, mereka berhasil membawa SI Cabang Semarang keluar dari hierakhi struktur SI dan masuk ke haluan komunis. Hal inilah yang kemudian menjadika SI terbelah menjadi dua, yaitu: SI merah, yang berhaluan komunis, dan SI putih, yang tetap berhaluan Islam.

SI merah kemudian dikenal dengan Sarekat Rakyar (SR) dan menjadi embrio lahirnya PKI (23 Mei 1923), sedangkan SI putih, meski secara formal adalah SI yang asli, namun dalam perkembangannya mengalami gejala konservatisasi ideologi dan bergerak ke arah lebih kanan. Akibatnya SI mengalami kemerosotan luar biasa (Purwanto 1999). Karena mengalami degradasi, SI putih kemudian berubah menjadi PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) dan pada era pasca kemerdekaan lalu melebur bersama organisasi Islam yang lain ke dalam Masyumi.

Puncak dari massifikasi perjuangan keorganisasian Islam adalah lahirnya Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tahun 1945. Masyumi sebagai sebuah partai politik, lahir dari hasil dari Muktamar I Ummat Islam Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 7 November 1945. Pada mulanya Masyumi bukanlah merupakan sebuah partai politik, akan tetapi merupakan wadah tunggal yang dibentuk oleh pemerintah Jepang bagi ummat Muslim untuk mengkooptasi kekuatan-kekuatan Islam. Waktu itu namanya adalah MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) yang dipimpin oleh K.H. Hasyim As’ari (pendiri NU).

Masyumi bisa menjadi payung bagi seluruh ummat Islam karena terbentuk dari gabungan beberapa organisasi Islam yang berbeda-beda. Dalam Mu’tamar Ummat Islam I tersebut, dihasilkan beberapa keputusan :

  • Mendirikan satu partai Islam yang bernama Masyumi,
  • Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam, dan tidak boleh mendirikan partai politik Islam lain kecuali Masyumi.
  • Masyumi-lah yang akan memperjuangkan nasib ummat Islam di bidang politik.

Di Masyumi bukan hanya tergabung organisasi-organisasi Islam modernis saja, melainkan juga organisasi Islam puritan seperti Persis, organisasi yang mewakili kalangan Islam tradisional (NU dan Perti), juga organisasi Islam populis seperti PSII.

Bersamaan dengan itu, dikalangan generasi muda, sebenarnya juga lahir organisasi yang bukan bercorak politik maupun sosial, akan tetapi bercorak intelektual. Organisiasi tersebut adalah Jong Islaminten Bond, yang didirkan pada tahun 1925 oleh seorang anak muda bernama R. Samsurijal (seorang anggota SI, mantan Wali Kota Jakarta). Tujuan organisasi ini adalah menyeru kepada para anggota agar sungguh- sungguh mempelajari Islam, memperkokoh cinta-kasih demi keimanan Islam, dan agara dengan sabar menjaga hubungan bersahabat dengan mereka yang menganut keimanan dan keyakinan ideologi lain (Mintareja 1974 dalam Sitompul 1976).

Dilihat dari karakternya, organisasi ini identik dengan HMI. Dan berdasarkan keterangan beberapa sumber, berdirinya HMI memang salah satunya atas inspirasi dari Jong Islaminten Bond ini (Tanja, 1978).

  • Kondisi Kampus dan Yogyakarta

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pelajar dikarenakan kota ini sangat kondusif untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan. Pada saat berdirinya HMI, beberapa perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta adalah :

  1. Sekolah Tinggi Islam (STI), tempat di mana HMI didirikan pada tanggal 8 Juli 1945. Mulanya sekolah ini berkedudukan di Jakarta, akan tetapi seiring pindahnya Ibu Kota RI ke Yogyakarta pada tahun 1946 akibat agresi Belanda, menjadikan STI juga turut pindah Ke Yogyakarta. Pada tanggal 20 Mei 1948, sekolah ini berubah nama menjadi UII (Universitas Islam Indonesia).
  2. Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 17 Februari 1946 dan waktu itu belum menjadi universitas negeri. UGM baru dinegerikan pada tanggal 19 Desember 1949.
  3. Akademi Ilmu Kepolisian (Akpol).
  4. Sekolah Tinggi Teknik Kuatnya penyebaran ide-ide sosialisme dikalangan masyarakat menjadikan organisasi mahasiswa yang ada didominasi oleh pemikiran-pemikiran sosialis. Nuansa- nuansa keagamaan menjadi kering karena PMY (Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta), sebagai satu-satunya wadah mahasiswa waktu itu, meletakan landasanya pada non- agama. Tentu saja, bagi Lafran Pane dan kawan-kawannya, hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Harus ada organisasi mahasiswa yang perduli terhadap persoalan- persoalan keagamaan anggotanya. Meskipun untuk pembinaan generasi mudanya, masyarakat Islam Indonesia sudah mempunyai GPII (Gabungan Pemuda Islam Indonesia), akan tetapi belum ada organisasi untuk membina ke-Islaman untuk kalangan mahasiswa. Maka, atas kondisi ini, Lafran Pane dan kawan-kawanya berinisitaif mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berlabelkan Islam. Organisasi tersebut kemudian diberi nama Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI.

Meskipun pada waktu itu status ia sendiri adalah sebagai salah satu pengurus PMY, dengan mendirikan HMI, ia dibenci oleh kawan-kawanya di PMY dan bahkan kemudian dipecat dari anggota PMY. Ia dianggap sebagai pembangkang dan sosok yang akan mengancam keberadan PMY.

Menurut Lafran Pane, motivasi utama didirikannya HMI adalah sebagai berikut :

“… Sebagai alat mengajak mahasiswa-mahasiswa mempelajari, mendalami ajaran Islam agar mereka kelak sebagai calon sarjana, tokoh masyarakat maupun negarawan, terdapat keseimbangan tugas dunia-akhirat, akal-kalbu, serta iman-ilmu pengetahuan, yang sekarang ini keadaan kemahasiswaan di Indonesia diancam krisis keseimbangan yang sangat membahayakan, karena sistem pendidikan barat. Islam harus dikembangkan dan disebarluaskan di kalangan masyarakat mahasiswa di luar STI (Sekolah Tinggi Islam), apalagi PMY secara tegas menyatakan berdasarkan non-agama…” (Saleh, 1996).

  • Fase-fase Perjuangan HMI dan Relevansinya dengan Perjuangan Bangsa
  • Fase Konsolidasi Spiritual dan Proses berdirinya HMI (November 1946-4 Februari 1947)
  • Fase Berdiri dan Pengokohan (5 Feb 1947 – 30 Nov 1947)

Dalam rangka mengokohkan eksistensi HMI Maka diadakan berbagai aktivitas untuk popularisasi organisasi dengan mengadakan ceramah-ceramah ilmiah, rekreasi, malam-malam kesenian.Di bidang organisasi didirikan cabang-cabang baru seperti Klaten, Solo dan Yogyakarta.

  • Fase perjuangan bersenjata dan perang kemerdekaan, serta menghadapi penghianatan I PKI (1947-1949)

Untuk menghadapi pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948, Ketua PPMI/ Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirto Sudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan komandan Hartono Wakil Komandan Ahmad Tirto Sudiro, ikut membantu pemerintah menumpas pemberontakan PKI di Madiun, dengan mengerahkan anggota CM ke gunung-gunung memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah PKI menaruh dendam pada HMI.

  • Fase pembinaan dan pengembangan organisasi (1950-1963)

Sejak tahun 1950 dilaksanakan konsolidasi organisasi sebagai masalah besar dan pada bulan juli 1950 PB HMI dipindahkan dari Yogya ke Jakarta. Diantara usaha-usaha yang dilaksanakan selama 13 tahun yaitu: pembentukan cabang-cabang baru, menerbitkan majalah media, 7 kali kongres, pengesahan atribut HMI sebagai lambang, bendera, muts, Hymne HMI, merumuskan tafsir azas HMI, pembentukan Badko, menetapkan metode training HMI, pembentukan lembaga -lambaga HMI. Dibidang ekstern: pendayagunaan PPMI, Menghadapi Pemilu I 1955, Penegasan independensi HMI, mendesak pemerintah supaya mengeluarkan UU Perguruan Tinggi, pelaksanaan pendidikan agama sejak dari SR sampai Perguruan Timggi dll.

  • Fase Tantangan

Setelah Masyumi dan GPII berhasil dipaksa bubar, maka PKI menganggap HMI sebagai kekuatan ketiga umat islam. Maka digariskan Plan 4 tahun PKI untuk membubarkan HMI, dimana menurut plan atau rencana itu HMI harus bubar sebelum Gestapu/PKI meletus.

Dendam kesumat PKI terhadap HMI, menempatkan HMI sebagai organisasi yang harus dibubarkan karena dianggap sebagai penghalang bagi tecapainya tujuan PKI. Sementara itu HMI berhasil mengadakan konsolidasi organisasi, dimana HMI tampil sebagai organisasi yang meyakinkan

Tujuan dan target pembubaran HMI adalah untuk memotong kader-kader umat islam yang akan dibina oleh HMI. Untuk membubarkan HMI dibentuklah panitia aksi pembubaran HMI di Jakarta (GMNI, IPPI, GERMINDO, GMD, MMI, CGMI) dll. Menjawab tantangan tersebut, Generasi Muda Islam yang terbentuk tahun 1964 membentuk panitia solidaritass pembelaan HMI.

Dalih Pengganyangan terhadap HMI berupa fitnah dan hasutan sejak dari yang terbaik sampai yang terkeji, HMI dikatakan anti Pancasila, anti UUD 1945, anti PBR Soekarno dan lain-lain.

Dukungan dan pembelaan terhadap HMI walaupun HMI dituntut dibubarkan oleh PKI,CGMI dan segenap kekuatan dan simpatisannya, namun para pejabat sipil maupun militer para pimpinan organisasi dan mahasiswa serta tokoh islam turut membela dan mempertahankan hak hidup HMI.Berdasarkan kebijaksanaan Panglima Besar Kotrar Presiden Soekarno dengan surat keputusan tanggal 17 September 1965, HMI dinyatakan jalan terus.

Strategi HMI Menghadapi PKI menggunakan PKI (Pengamanan, Konsolidasi, Integrasi). Anti klimaks Gestapu meletus, ketajaman politik HMI telah mencium bahwa pemberontakan tersebut dilakukan PKI. PB HMI menghadap Pangdam V Jaya Mayor Jendja Umar Wira Hadi Kusumah dan menyatakan :Pemberontakan itu dilakukan oleh PKI, HMI menuntut supaya PKI dibubarkan, Karena pemberontakaitu menyangkut masalah politik ,maka harus diselesaikan secara politik, HMI akan memberikan bantuan apa saja yang diperlukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan Gestapu PKI.

  • Fase kebangkitan HMI sebagai pejuang Orde Baru dan pelopor kebangkitan angkatan ’66 (1966-1968)

Tanggal 1 Oktober 1965 adalah tugu pemisah antara orde lama dengan orde baru. Apa yang disinyalir PKI, seandainya PKI Gagal dalam pemberontakan HMI akan tampil kedua kalinya menumpas pemberontakan PKI betul-betul terjadi. Wakil ketua PB HMI Mar’ie Muhammad tanggal 25 Oktober 1965 mengambil inisiatif mendirikan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).

Tritura 10 Januari 1966 : Bubarkan PKI, retool kabinet, turunkan harga. Kemudian Dikeluaarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966.Dan pada tanggal 12 Maret PKI dibubarkan dan dilarang. Kabinet Ampera teerbentuk. Alumni HMI masuk dalam kabinet, dan HMI diajak hearing dalam pembentukan kabinet.

  • Fase partisipasi HMI dalam pembangunan (1969-sekarang)

Setelah Orde baru mantap dimulailah rencana pambangunan lima tahun oleh pemerintah. HMI sesuai dengan lima aspek telah memberikan sumbangan dan partisipasinya dalam pembangunan : 10 Partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan, 20 partisipasi dalam pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran, 30 partisipasi dalam bentuk langsung pembangunan.

  • Fase kebangkitan intelektual dan pergolakan pemikiran (1970-1994)

Pada tahun 1970 Nurcholis Majid menyampaikan ide pembaharuan dengan topik Keharusan Pembaharuan pemikiran dalam islam dan masalah integrasi umat. Sebagai konsekuensinya di HMI timbul pergolakan pemikiran dalam berbagai substansi permasalahan timbul perbedaan pendapat, penafsiran dan interpretasi. Hal ini tercuat dalam bentuk seperti persoalan negara islam, islam kaffah, sampai pada penyesuaian dasar HMI dari Islam menjadi Pancasila.

  • Fase Reformasi (1995-sekarang)

Secara historis sejak tahun 1995 HMI mulai melaksanakan gerakan reformasi dengan menyampaikan pandangan dan kritik kepada pemerintah. Sesuai dengan kebijakan PB HMI, bahwa HMI tidak akan melakukan tindaka-tindakan inkonstitusional dan konfrontatif.Koreksi pertama disampaikan Yahya Zaini Ketum PB HMI ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan Kongres XX HMI di Istana Negara Jakarta tanggal 21 Januari 1995. Kemudian pada peringatan HUT RI ke-50 Taufik Hidayat Ketua Umum PB HMI menegaskan dan menjawab kritik-kritik yang memandang HMI terlalu dekat dengan kekuasaan. Bagi HMI kekuasaan bukan wilayah yang haram. Pemikiran berikutnya disampaikan Anas Urbaningrum pada peringatan Dies Natalis HMI ke-51 di Graha Insan Cita Depok tanggal 22 Februari 1998 dengan judul urgensi “reformasi bagi pembangunan bangsa yang bermarbat”.

  • Pemikiran Keislaman HMI

Pola pemikiran keislaman HMI bisa dilihat dari motivasi dan tujuan pembentukkannya, mukaddimah anggaran dasar, identitas, asas, tujuan, usaha, dan sifat organisasi, seperti tertulis dalam Anggaran Dasar HMI. Yang tampak dari semua itu, seperti yang telah disinggung, adalah bahwa bagi HMI, Islam ideal adalah bentuk keislaman yang memadukan secara utuh aspek duniawi dan ukhrawi, aspek individu dan sosial, dan aspek iman, ilmu, dan amal. Lebih jelasnya, hal itu tampak dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) –yang belakangan, agar tidak terkesan idiologis radikal, namanya diubah menjadi Nilai Identitas Kader (NIK)– yang diterima Kongres IX HMI di Malang tahun 1969 yang masih diberlakukan hingga kini.

Dinamakan Nilai Dasar Perjuangan (NDP), mengingat NDP tersebut ditulis Nurcholish Madjid tahun 1969 di tengah situasi idiologis saat itu. Tulisan yang disusun tidak lama setelah kembalinya Nurcholish Madjid dari lawatannya ke Amerika Serikat dan negara-negara Timur Tengah itu dilatari oleh tiga kenyataan. Pertama, tidak adanya bahan bacaan yang komprehensif dan sistematis tentang ideologi Islam. Buku Islam dan Sosialisme-nya Cokroaminoto saat itu dianggap tidak lagi memadai. Kedua, kecemburuan Nurcholish Madjid terhadap anak-anak muda komunis yang oleh partainya disediakan buku pedoman kecil berjudul Pustaka Kecil Marxis.

Ketiga, keterpesonaan Nurcholish Madjid terhadap buku kecil yang ditulis Willi Eichler, Fundamental Values and Basic Demans of Democratic Socialism. Buku ini merupakan sebuah reformulasi idiologi bagi Partai Sosial Demokrat Jerman. Namun seperti yang diakuinya sendiri, yang banyak memberikan inspirasi terhadap sikap dan gagasannya pada NDP atau NIK itu adalah kunjungannya ke Timur Tengah (Turki, Libanon, Syria, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, dan Mesir) setelah dari Amerika Serikat.

Mengingat NIK ini dibuat Nurcholish Madjid, dalam hal ini, memang menjadi sulit membedakan antara pemikiran keislaman HMI dengan pemikiran Nurcholish Madjid. Namun karena hingga saat ini NIK tersebut masih menjadi wawasan besar keislaman resmi HMI yang ditetapkan lewat kongres IX yang mesti menjadi perspektif keislaman semua kadernya yang dalam beberapa hal terlihat dalam sikap alumninya yang berkiprah di berbagai sektor, terutama politik, maka itu berarti absah dijadikan landasan untuk melihat pemikiran keislaman HMI. Mungkin sebab itulah, Nurcholish Madjid, acapkali dilihat seolah “nabi” II HMI setelah Nabi Muhammad.

Sebagai wawasan besar tentang ke-Islam-an HMI, secara garis besar, NIK berisi tentang ketuhanan, alam, kemanusiaan, demokrasi, keadilan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Tentang ketuhanan, pertama-tama dijelaskan bahwa kepercayaan melahirkan nilai-nilai dan nilai-nilai kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi. Karena kecenderungan tradisi mempertahankan diri, maka dalam kenyataan, tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus selalu bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai tradisional dan menganut kebenaran yang merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Sedang kebenaran yang mutlak adalah Tuhan (Allah).

Pengetahuan tentang Tuhan dapat dicapai manusia dengan berbagai jalan seperti intuitif, ilmiah, atau historis, tetapi karena kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, maka manusia tidak dapat menjangkau sendiri pengertian tentang hakekat Tuhan yang sebenarnya. Di sinilah pentingnya wahyu yang merupakan pengajaran atau pemberitahuan langsung dari Tuhan sendiri kepada manusia pilihan-Nya atau rasul-Nya, seorang yang diberi kemampuan menangkap pengetahuan sampai ke tingkat yang tertinggi. Al-quran yang secara harafiah berarti bacaan atau kompilasi dari segala keterangan, dalam hal ini, sebagai wahyu terakhir Tuhan yang sempurna. Ia berfungsi sebagai pedoman yang meskipun singkat namun mengandung keterangan-keterangan mengenai segala sesuatu, dari sekitar alam dan manusia, hingga hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui manusia dengan cara lain.

Semua itu dalam Islam terangkum dalam Syahadatain; dua kalimat persaksian, yaitu meniadakan Tuhan selain Allah (tauhid) dan meyakini Muhammad sebagai rasulnya. Tauhid berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup dan tempat pengabdian diri yang terakhir dan mutlak. Tuhan adalah asal dan tujuan dari segala yang ada (ciptaan-Nya) yang diciptakan Tuhan dengan tiada henti-hentinya, yang karenanya selalu mengalami perubahan. Tauhid berarti juga meyakini hanya Tuhanlah yang tidak mengenal perubahan. Tauhid dengan demikian, membebaskan diri dari membuat tandingan terhadap Tuhan, baik seluruh atau sebagiannya. Tauhid tidak menghendaki penyerahan atau pengikatan diri kepada selain Tuhan atau menjadikan diri sebagai budak motif-motif yang bertentangan dengan kebenaran (Tuhan), atau menjadi budak dari diri sendiri, manusia lain, alam, atau tradisi yang diangkat setingkat Tuhan. Tauhid mendorong perkembangan dan kemajuan peradaban.

Mengingat Tuhan yang menciptakan segala yang ada dengan sebenarnya dan mengaturnya dengan pasti, maka alam adalah eksistensi riil dan objektif yang berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap. Karena itu, untuk memahami hukum-hukum Tuhan tersebut perlu penyelidikan. Islam memandang alam berbeda dengan Hindu yang melihat alam sebagai sesuatu yang palsu atau maya, berbeda dengan agnostisme yang memandang alam tidak mungkin dimengerti manusia, dan berbeda juga dengan materialisme yang berpendapat alam sebagai eksistensi riil yang lahir dengan sendirinya. Alam dan kehidupan harus dilihat apa adanya tanpa melekatkan kepadanya kualitas-kualitas yang bersifat ketuhanan.

Alam tidak menyerupai Tuhan, dan Tuhan pun untuk sebagian dan keseluruhan tidak sama dengan alam. Selaku puncak ciptaan Tuhan, manusia hubungannya dengan alam itu adalah bahwa manusia berkedudukan sebagai khalifah Tuhan yang ditugaskan untuk mengurus dunia. Untuk itu, manusia mesti hidup sesuai dengan fitrah atau keseluruhan susunan (sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan)-nya yang khusus dimiliki manusia saja. Fitrah manusia adalah berkeinginan suci dan berkecenderungan pada kebenaran (hanif). Manusia harus menjalani hidup secara berarti dan sungguh-sungguh dengan mengembangkan kecakapannya untuk memenuhi keperluannya, dengan berperadaban, aktif, kreatif, kaya kebijaksanaan, yang kegiatan mental dan fisiknya merupakan suatu keseluruhan, tidak membedakan kehidupan individual dan komunal, ikhlas (tidak mengejar tujuan selain Tuhan, sang Kebenaran Mutlak, yang nilainya lebih rendah) dan hidup dengan iman dan ilmu. Kehidupan adalah kerja dan nilai-nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam kegiatan amaliah yang kongkrit. Inti keimanan yang suci adalah iman dan kerja kemanusiaan (amal saleh).

Kerja atau perbuatan manusia membentuk rentetan peristiwa yang disebut sejarah. Hukum dasar sejarah adalah perubahan dan perkembangan. Tuhanlah yang tidak mengenal perubahan. Manusia mesti sejalan dengan arus perkembangan menuju kebenaran mutlak (Tuhan). Sebagai khalifah Tuhan, manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas segala perbuatannya di dunia dan pertanggungjawaban yang terakhir adalah di akhirat sebagai hari agama (hari yang hanya diketahui lewat agama). Manusia memiliki kemerdekaan pribadi sebagai hak asasinya. Akan tetapi, karena manusia hidup di tengah alam dan posisinya sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah sesama, maka dalam kemerdekaannya itu terdapat batas-batas. Yakni hukum alam dan taqdir (keharusan universal) Tuhan. Namun, hubungan manusia dengan taqdir Tuhan tersebut bukanlah hubungan penyerahan, karena penyerahan berarti peniadaan terhadap kemerdekaan. Manusia diperintahkan Tuhan untuk selalu ber-ikhtiar. Ia tidaklah dapat berbicara tentang taqdir suatu kejadian sebelum kejadian itu menjadi kenyataan.

Seorang manusia merdeka adalah yang berketuhanan yang Maha Esa, karena menjadikan Tuhan (kebenaran Mutlak) sebagai tujuannya tidak diperbudak oleh sesamanya, atau sesuatu yang lain dari dunia sekelilingnya. Mereka adalah manusia Muslim yang hanya menyerahkan diri dan menyembah Allah serta melakukan amal saleh (pekerjaan yang selaras dengan kemanusiaan). Tidak ada perikemanusiaan tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa, karena syirk (menyekutukan Tuhan) akan mengakibatkan penyerahan dan pengikatan diri kepada selain Tuhan. Lahirnya bentuk kejahatan adalah karena syirk atau motif-motif yang bertentangan dengan kebenaran (Tuhan) atau karena pamrih baik kepada diri sendiri seperti kediktatoran, kepada manusia atau alam yang diangkat setingkat dengan Tuhan. Jadi, berperikemanusiaan berarti bersikap adil (proporsional).

Manusia adalah makhluk individual sekaligus sosial. Kebebasan individu manusia mesti disandingkan dengan kesamaan haknya. Mereka diciptakan Tuhan secara berbeda dan perbedaan antar individu manusia adalah untuk kebaikannya mengingat keharusan pembagian kerja dalam masyarakat. Sebab itu, setiap orang mesti diberi kesempatan untuk mengembangkan kecakapannya melalui aktifitas dan kerja sesuai dengan kecenderungan dan bakatnya. Persamaan hak antar sesama manusia merupakan esensi kemanusiaan yang harus ditegakkan dan keinginan atau kemerdekaan tanpa batas adalah hawa nafsu. Kemerdekaan, keadilan, dan gotong royong (kesetiakawanan dan kecintaan kepada sesama manusia) merupakan nilai-nilai yang saling menopang.

Berdasarkan sudut pandang itu, negara ideal adalah negara yang didirikan untuk menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya dan dalam waktu yang sama setiap individu juga menghormati kemerdekaan individu lain. Negara memang didirikan untuk kepentingan itu. Dalam negara demikian, masing-masing pribadi memerintah dan memimpin dirinya sendiri yang karena itu pemerintah yang berkuasa pun adalah muncul dari kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat. Itu berarti negara dengan pemerintahannya yang demokratis yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mengingat rakyat sebagai pihak yang memiliki kekuatan yang sebenarnya, maka pemerintahan tersebut mengambil kebijakan atas persetujuan rakyat melalui musyawarah yang oleh karenanya pemerintahan itu adalah pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya.

Negara yang benar dan harus ditaati ialah negara keadilan yang mengabdi kepada kemanusiaan, kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan. Namun demikian, di antara keadilan yang harus ditegakkan negara yang terpenting dan berpengaruh adalah di bidang ekonomi atau pembagian kekayaan di antara anggota masyarakat. Artinya setiap orang mesti memperoleh bagian yang wajar dari kekayaan atau rejeki. Individualisme ekstrim, seperti yang berlaku pada sistem kapitalisme, hanya akan melahirkan kezaliman oleh orang kaya terhadap orang miskin dan juga akan melahirkan kesenjangan ekonomi yang bisa mengakibatkan hancurnya sendi-sendi tatanan sosial, kemanusiaan dan peradaban. Dalam Islam, sesudah syirik, kejahatan terbesar adalah penumpukan kekayaan beserta penggunaannya yang tidak benar. Pembagian ekonomi yang tidak benar hanya akan ada pada masyarakat yang tidak menjalankan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, baik pada masyarakat yang mengakui Tuhan atau tidak. Masyarakat begitu berarti telah diperbudak oleh kekayaan (harta benda).

Di sinilah pentingnya salat sebagai pendidikan yang kontinyu dan sebagai bentuk formil mengingat Tuhan Yang Esa. Sembahyang yang benar akan sangat efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia, sebagaimana ia mencegah kekejian dan kemungkaran. Selain salat, agar terhindar dari masyarakat seperti di atas, maka mendesak diberlakukanya zakat untuk harta yang diperoleh secara benar dan untuk harta haram dijadikan milik umum (nasionalisasi). Zakat merupakan bentuk penyelesaian Islam terhadap perbedaan kaya dan miskin. Penggunaan kekayaan tidak boleh kurang dan tidak boleh juga berlebihan. Karena, jika kurang dari rata-rata akan merusak diri dan jika berlebihan akan menjadi provokasi pertentangan golongan. Ini menunjukkan bahwa harta kekayaan sesungguhnya milik Tuhan dan kepemilikan seseorang bersifat relatif. Penggunaannya harus sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan dan harus dengan membantu orang miskin. Tentang ilmu pengetahuan, NIK menjelaskannya sebagai alat bagi manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup manusia, yaitu kebenaran mutlak akan dicapai, jika telah dipahami benar seluruh alam dan sejarah manusia. Ilmu pengetahuan dalam perspektif NIK juga merupakan prasyarat bagi amal saleh.

Yang dimaksud ilmu pengetahuan tersebut adalah pengertian yang dipunyai oleh manusia secara benar tentang dunia dan sekitar dirinya. Ilmu pengetahuan adalah hukum alam dan hukum sejarah, suatu hukum yang mengharuskan manusia setia pada kemanusiaan fitrinya, jika ingin jaya. Selain NIK tersebut di atas, pemikiran keislaman HMI bisa dilihat dari rekaman Agussalim Sitompul terhadap wacana keislaman HMI pada setiap kongresnya. Yaitu tentang: agama sebagai pedoman dan pegangan hidup, agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan sumber aspirasi, pemimpin yang takwa, jihad (berjuang) untuk kebebasan dan kemerdekaan, cinta tanah air adalah sebagian dari iman, tertutupnya pintu ijtihad mematikan dinamika pemikiran Islam, animisme dan dinamisme menimbulkan aliran-aliran kebatinan, persatuan dan kesatuan umat adalah lambang kejayaan, perpecahan umat lambang kehancuran, organisasi sebagai alat untuk beramal dan tempat perjuangan, fitnah dan hasutan berbahaya, sekularisme bertentangan dengan agama, hidup yang seimbang, netral soal agama berbahaya, krisis keseimbangan suatu ancaman, syarat-syarat pemimpin menurut agama, adab sopan santun terhadap guru, sombong atau angkuh sebagai manifestasi kekerdilan jiwa dan pribadi, menepati janji, fungsi agama, komunisme bertentangan dengan agama Islam, dansa haram hukumnya, seruan kepada masyarakat untuk menolak dan menentang komunis, kerukunan hidup umat beragama, kode etik penyebaran agama, pemikiran tentang undang-undang perkawinan, Islam sebagai kekuatan rohani, insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab, ajaran dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam, doktrin tentang halal dan haram, kefakiran mengakibatkan kekafiran, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, iman sebagai dasar bertolak, keseimbangan antara rohani dan jasmani, mengabdi dengan amal perbuatan, berpikirlah tentang makluk Tuhan dan jangan berpikir tentang zat Tuhan, memperkuat dasar rohani, mengisi pembangunan negara dan bangsa dengan nilai-nilai agama, keharusan pembaharuan pemikiran dalam Islam, menuju integrasi umat Islam, keadilan sosial menurut Islam, dan beramal atas dasar niat.

Namun, satu hal yang menarik dari catatan Agussalim Sitompul terhadap pemikiran HMI kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimunculkan dalam setiap kongresnya adalah bahwa HMI tidak concern pada pemikiran keislaman yang bersifat fiqh ibadah. Ia lebih tertarik pada persoalan sosial keagamaan, dan bahkan yang lebih banyak diijtihadi HMI adalah bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.

Referensi

Al-Mandari, S. 1999. HMI dan Wacana Revolusi Sosial. Pusat Studi Paradigma Ilmu (PSPI). Ujung Pandang

Aidit, D. N., dkk. 2001. PKI Korban Perang Dingin (Sejarah Peristiwa Madiun 1948). Era Publisher. Jakarta

Barton, G. 1999. Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Paramadina. Jakarta.

Dahlan, M. M. 1999. Sosialisme Religius. Penerbit Kreasi Wacana. Yogyakarta

Grant, T. dan Woods, A. 2001. Melawan Imperialisme. Penerbit Sumbu. Jakarta

Sitompul, Agussalim. 1995. Historiografi Himpunan mahasiswa Islam tahun 1947- 1993. Jakarta: Intermasa.

Sitompul, Agussalim. 2002. Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa Pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI (1947- 1997). Jakarta: Logos.

Sitompul, Agussalim. 2008. 44 Indikator Kemunduran HMI. Jakarta: CV. Misaka Galiza.

Solichin. 2010. HMI Candradimuka Mahasiswa. Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation.

Barton, Greg, 1999. Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Johan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid, Terjemahan oleh Nanang Tahqiq dari The Emergence of Neo-Modernisme; a Progressive Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia, Jakarta: Pustaka Anatara dan dan Paramadina

Budiardjo, Miriam, 1981. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia

Djanuar, 1986. Mengungkap Pengkhianatan/Pemberontakan G 30 S/PKI, Bandung: CV Irama

Effendi, Bahtiar, 1998. Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Politik Islam Indonesia, Jakarta: Paramadina

Madjid, Nurcholish, 1997. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, Cet. IX

Nasution, Harun, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang

Nasution, Harun, 1985. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid II, Jakarta: UI Press

Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam Indonesia 1990-19942, Jakarta: LP3ES

Rahardjo, Dawam, 1991. Perspektif Deklarasi Mekah, Menuju Ekonomi Islam, Bandung Mizan

Rahman, Budi Munawar, “Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan Masa Orba: Tiga Program Riset Kaum Neo Modernis”, Makalah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *